Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi penyebaran berita bohong menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024.
“Untuk menyikapi meningkatnya tren penyebaran berita bohong menjelang pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut di tingkat hulu, menengah, dan hilir,” kata Budi Arie di Jakarta. di hari Rabu.
Budi Arie mengatakan di tingkat hulu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus pada peningkatan literasi dan keterampilan digital masyarakat.
Pihaknya meluncurkan kampanye edukasi dan sosialisasi anti hoax melalui Gerakan Nasional Literasi Digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hoax dan mengajarkan keterampilan mengidentifikasi informasi palsu.
Di tingkat menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan klarifikasi atas laporan palsu yang beredar terkait pemilu. Mereka juga bekerja sama dengan platform digital untuk melakukan sanggahan, yaitu membuktikan ketidakbenaran suatu hal.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengambil tindakan untuk menghapus konten penipuan terkait pemilu dan memblokir akses ke situs web yang menyebarkan penipuan pemilu.
Di tingkat hilir, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan data dan informasi kepada Bareskrim Polri untuk mendukung penindakan terhadap pelaku dan penyebaran laporan palsu terkait pemilu.
“Kita semua harus mengupayakan pemilu yang damai karena risiko kekacauan informasi masih ada,” kata Budi Arie.
Budi Arie mengingatkan pentingnya upaya bersama untuk mewujudkan pemilu damai pada tahun 2024. Ia mencontohkan permasalahan serius pada pemilu sebelumnya, terutama terkait pemberitaan palsu yang berujung pada kekacauan informasi.
Pada pemilu 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 928 laporan palsu beredar. Sejak Januari 2023 hingga September 2023, ditemukan 152 hoaks, meningkat dari 51 hoaks pada tahun 2022.
Jadi total laporan palsu sepanjang 2018 hingga 19 September 2023 sebanyak 1.471 laporan palsu, kata Budi Arie.
Lebih lanjut Budi Arie mengatakan, sangat penting untuk mengantisipasi informasi-informasi yang meresahkan pada saat pemilu, mengingat berbagai dampak negatif yang bisa timbul, seperti: B. Polarisasi masyarakat, berkurangnya kepercayaan terhadap demokrasi dan ketidakstabilan politik.
Oleh karena itu, penanganan berita bohong dan disinformasi harus diintensifkan pada pemilu mendatang untuk menjaga kualitas demokrasi di tanah air, ujarnya.
Budi Arie juga menekankan pentingnya partisipasi yang sehat dan bermoral dalam proses demokrasi. Ia meminta semua pihak menciptakan ruang digital yang sehat agar pemilu 2024 yang damai bisa menjadi pesta kebanggaan rakyat.
“Demokrasi hanya akan berjalan baik jika ada partisipasi yang sehat dan bermoral. Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat untuk menyelenggarakan dan menyelenggarakan pemilu yang damai pada tahun 2024,” tutup Menteri Budi.
Wartawan: Fathur Rochman
Redaktur : Siti Zulaikha
HAK CIPTA © ANTARA 2023