Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengusulkan kenaikan pagu anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp 5,25 triliun, agar berhasil dipercepat. transformasi digital nasional.
“Tambahan kebutuhan anggaran akan diberikan untuk mendukung sosialisasi dan komunikasi publik pemilu damai 2024, literasi digital, dan penanganan konten negatif.” “Kemudian dukungan ibu kota negara (IKN) baru,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Deklarasi hari Rabu diterima.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (12 September), Budi mengatakan program transformasi digital menjadi salah satu tugas prioritas pemerintah selama lima tahun terakhir. Program yang rutin dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain pengembangan pemerataan infrastruktur digital, dukungan pemerintahan digital, dan penciptaan masyarakat digital.
Selain itu, berbagai komunikasi publik menyukseskan event internasional akan disampaikan baik kepada masyarakat di ruang digital maupun secara langsung sebagai langkah menyukseskan program-program prioritas yang sejalan dengan visi transformasi digital. Melihat hal tersebut, Budi menilai diperlukan tambahan anggaran agar program-program tersebut bisa terlaksana lebih efektif.
Usulan anggaran tambahan ini salah satu fungsinya untuk mendukung komunikasi publik pada event internasional seperti sosialisasi World Water Forum 2024, Pekan Olahraga Nasional, dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Penyediaan TIK antara lain penyediaan kapasitas satelit dan akses Internet. Selain itu, terdapat kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur ICT, pengelolaan dan pengendalian operasional sistem elektronik serta PSRE-OM utama, jelas Budi.
Menurut Budi, usulan penambahan anggaran ini penting agar Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat meningkatkan pelayanan publik kementerian. Antara lain pengembangan laboratorium BBPPT, optimalisasi penyediaan spektrum frekuensi radio untuk pelayanan publik, dan pengembangan Pusat Pemantauan Telekomunikasi (PMT) Pos dan Penyiaran.
Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk perencanaan strategis kewajiban pelayanan universal (USO), pengadaan Digital Talent Scholarship (DTS) dan penguatan sistem pelayanan informasi publik terpadu Komisi Informasi Pusat.
Total alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 terdiri dari rupee murni Rp2,83 triliun, PNBP Rp6,16 triliun, PHLN Rp2,28 miliar, dan BLU Rp3,58 triliun, kata Budi.
Ia menegaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen dalam pengelolaan anggaran secara optimal dan bertanggung jawab.
“Kita perlu melakukan pembelanjaan yang lebih baik, lebih berkualitas, tepat sasaran, dan dampaknya terukur,” kata Menteri Budi.
Baca juga: Kementerian Komunikasi dan Informatika targetkan PNBP Rp 25,58 triliun pada 2024
Baca juga: PM Kominfo 3 Tahun 2023 Respon Penguatan Ekosistem Ekonomi Digital
Wartawan: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
HAK CIPTA © ANTARA 2023
