IMG 20230908 WA0002 4

“Perdagangan Sosial” secara eksplisit dibahas dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan 50/2020

Pertumbuhan ekonomi digital dan pesatnya perkembangan inovasi terus berlanjut

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengumumkan Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 telah dibahas secara spesifik dan dirumuskan dengan jelas. perdagangan sosial atau S-Perdagangan Oleh karena itu, hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam industri perdagangan digital.

Ketua idEA, Bima Laga, mengatakan hal tersebut dengan definisi yang jelas S Perdagangan Dengan pengaturan peraturan perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pada saat berdagang melalui sistem elektronik diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Akan ada pembahasan tersendiri mengenai topik ini dalam revisi Permendag 50/2020 Perdagangan Sosial. Dengan ditetapkannya aturan ini, kami berharap bisa tercipta lapangan permainan yang setara Ini bagus,” kata Bima dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat.

Bima menyebutkan munculnya fenomena perdagangan sosial menunjukkan seberapa besar pertumbuhan industri ritel digital di seluruh dunia, seperti yang pertama kali terjadi Perdagangan elektronik muncul.

Untuk merespons fenomena perdagangan digital yang semakin berkembang, asosiasi percaya bahwa diperlukan peraturan yang mempertimbangkan dinamika ini secara seimbang.

Wakil Ketua idEA Budi Primawan menambahkan, langkah revisi Permendag 50/2020 patut disambut baik karena pemerintah memang ingin memenuhi kebutuhan industri dan perkembangannya.

“Pertumbuhan ekonomi digital dan kecepatan inovasi yang terus berkembang, sehingga kami mengapresiasi kesediaan pemerintah untuk mendengarkan industri. Peristiwa terkini (s-berdagang“Mudah-mudahan juga bisa menjadi landasan untuk merancang regulasi yang baik,” kata Budi.

Melengkapi pernyataan asosiasi tersebut, Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo), mengatakan revisi Permendag 50/2020 juga bisa menjadi cara pemerintah memperbaiki persepsi antar sektor dan sektor. kementerian untuk melakukan harmonisasi, dan lembaga agar bisa menyikapi fenomena perdagangan digital dengan lebih bijak.

“Revisi ini merupakan langkah harmonisasi agar kita bisa menyeimbangkan persepsi. Ada pula tim lintas kementerian dan lembaga saat menyusun peraturan tersebut. Industri masih didengarkan dalam hal ini,” kata Usman.

Baca juga: Apindo: Aturan impor di e-commerce harus dipatuhi

Baca juga: Kemenkominfo Kaji Fenomena “social commerce”

Wartawan: Livia Kristianti
Penerbit : Suryanto
HAK CIPTA © ANTARA 2023

Check Also

pasted image 0 1

Laptop ASUS Vivobook Go 14 E1404F, Laptop Dana Pelajar

Di zaman sekarang laptop juga sudah sangat dibutuhkan oleh para siswa untuk mendukung kegiatan belajar. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *