Jadi ada penipuan, ada penyembunyian informasi pribadi Anda
JAKARTA (ANTARA) — Edmon Makarim, pakar hukum telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan perjudian, termasuk perjudian online, dapat menempatkan seseorang pada situasi hukum yang rumit.
Edmon mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, orang yang melakukan tindakan keji, termasuk perjudian online, tidak berhak menjadi PNS.
“Bayangkan jika Anda masuk ke sebuah situs judi online, itu tercatat di datanya dan suatu saat Anda akan digugat dengan data tersebut. Jadi kalau berjudi malah tambah terjebak,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.
“Penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa dampak perjudian yang sebenarnya. Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak bisa menjadi PNS, duduk di Dewan Pertimbangan Presiden, dan menjadi Presiden,” kata Edmon.
Masalah perlindungan data juga penting dalam perjudian online. Penggunaan informasi pribadi oleh penyedia situs perjudian mungkin mengandung risiko pengungkapan informasi pribadi.
Selain itu, Edmon juga menjelaskan bahwa aktivitas perjudian online seringkali melibatkan tindakan manipulatif atau penipuan yang dapat merugikan pemainnya.
Oleh karena itu, Edmon berharap masyarakat dapat memahami bahwa perjudian tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang bagi kehidupan dan karier seseorang.
“Jadi ada penipuan, ada penyadapan informasi pribadi, dan tidak bisa jadi petugas karena berjudi, jadi kurangi,” tambah Edmon.
Baca Juga: Kemenkominfo Blokir 5.000 Situs Judi Online yang Menyusup ke Situs Pemerintah
Wartawan: Fathur Rochman
Penerbit : Suryanto
HAK CIPTA © ANTARA 2023